Terkait Pemerasan Oknum KMB, Kepala BWS Malut Persilahkan Proses Hukum

Suasana Konferensi pers yang dilakukan BWS Malut

Tivatimur.com,Ternate- Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Kalpin Nur, ST.,MM mempersilahkan kepada aparat kepolisian untuk memproses hukum dua oknum Konsultan Manajemen Balai (KMB), yakni Sudarwin Hasyim dan Akmal Mustafa.

Kedua oknum ini diduga melakukan pemerasan kepada Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Hal ini disampaikan Kepala BWS Malut, Kalpin Nur, ST.,MM saat konferensi pers, di Hotel Molokai Pulau Morotai Rabu, (6/10/2010).

Menurutnya, kasus yang melilit dua oknum KMB telah diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses hukum. Ini dilakukan, lantaran keduanya tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang hasil pungli. Bahkan terindikasi telah berupaya menyudutkan institusi.

“Informasi terakhir yang saya terima, laporan pengaduan P3A ini sudah masuk di Polres Halmahera Utara. Semua bukti-bukti tindakan pungli ini telah dilaporkan secara resmi oleh Pihak Kelompok P3A kepada Kepolisian,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, P3TGAI adalah kegiatan padat karya yang bertujuan untuk meningkatkan prasarana irigasi yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat petani.

Kalpin bilang, tujuannya agar petani dapat meningkatkan hasil panennya, merasa ikut memiliki prasarana irigasi serta mendapatkan penghasilan tambahan selama masa pelaksanaan pekeerjaan/konstruksi saluran irigasi terutama di masa pandemi seperti ini. Namun sayangnya, program baik ini dicoreng dengan tindakan Sudarwin Hasyim dan Akmal Mustafa.

“Kami merasa sangat kecewa karena oknum KMB yang seharusnya membantu mendampingi petani malah justru melakukan pemerasan. Terus terang ini juga mencoreng nama institusi kami,” kesalnya.

Padahal, kedua oknum mengetahui bahwa program ini merupakan bantuan langsung tunai yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dan ekonomi petani.

“Kedduanya memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini. Masyarakat sudah susah malah dibuat lebih susah. Adanya pungli tentunya target capaian yang telah ditentukan oleh P3A tidak dapat optimal, dan yang lebih memprihatinkan lagi masyarakat petani yang ikut bekerja tentunya tidak mendapatkan penghasilan tambahan seperti yang diharapkan,” kesal Kalpin.

“Pungli yang dilakukan oleh oknum KMB ini juga tentunya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Apalagi penggunaan uang negara dalam kegiatan P3TGAI ini juga harus dipertangungjawabkan juga secara administrasi oleh P3A. Padahal menjadi KMB di BWS ini sudah diberikan honor yang cukup besar serta fasilitas yang memadai,” sambung Kalpin.

Dari segi pengawasan, lanjutnya, pihak BWS sudah mewanti-wanti kepada semua pihak yang terlibat agar tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungli.

“Kami sudah ingatkan jika ada yang main-main dalam program ini, maka tidak segan-segan untuk memecatnya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini yang sering kami sampaikan disetiap pertemuan baik formal maupun non formal,” akhirnya.

Sementara Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan (OP), Indra Kurniawan, ST, M.Sc menjelaskan, tugas Konsultan Managemen Balai (KMB) itu membantu BWS selaku penyelenggara P3TGAI dalam melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

“Jadi tugas KMB itu intinya selain mendampingi petani juga memverifikasi rencana kerja serta hasil pekerjaan P3A, baik secara teknis maupun administrasi,” ungkapnya.

“Sangat disayangkan justru dengan amanah tugas seperti itu mereka menyalahgunakan wewenangnya untuk mengintimidasi dan melakukan pungli terhadap petani. Kami duga mungkin modus operandinya adalah dengan menakut-nakuti Kelompok P3A bahwa tidak akan diberikan bantuan program seperti ini lagi di tahun berikutnya bila tidak bersedia memberikan sejumlah uang,” sambungnya, menyesalkan. (fnc/rii)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.