PW PII Maluku Utara Kecam Sikap PB PII

Ketua Umum PW PII Maluku Utara, Hidayat Halil

Ternate- Pengurus Wilayah (PW) Pelajar Islam Indonesia (PII) Maluku Utara (Malut), mengecam sikap Pengurus Besar PII yang bakal meninjau kembali lokasi Muktamar ke XXXI PII yang sebelumnya telah ditetapkan digelar di Provinsi Maluku Utara.

Ketua Bidang PPO PW PII Maluku Utara, Hidayat Halil dalam siaran persnya menyebutkan, Muktamar XXXI PII seharusnya dilaksanakan bulan Maret 2020, tetapi karena alasan pandemi Covid-19, sehingga hajatan Muktamar ditunda.

“Penundaan Muktamar bukan karena ketidaksiapan panitia lokal, tapi karena alasan pandemi, sehingga ditunda pelaksanaannya,” ungkap Hidayat.

Pasca putusan penundaan itu, lanjut Hidayat, Pengurus Besar PII sebagai struktur tertinggi di organisasi tidak memberikan kepastian kapan forum tertinggi di PII ini akan kembali dilaksanakan. Namun, tiba-tiba ada surat baru dari PB PII bahwa akan digelar Sidang Dewan Pleno Nasional (SDPN) II. Surat PB dengan nomor; PB/SEK/268/XI/1442-2020 ini menyebutkan, ada dua agenda yang dibahas dalam SDPN II ini, salah satunya adalah peninjauan kembali lokasi dan waktu pelaksanaan Muktamar XXXI PII.

“PB seharusnya tinggal membuat rapat pleno untuk memutuskan kembali kapan Muktamar akan digelar, bukan malah membuat SDPN kedua kali. Baru kali ini ada SPDN yang digelar ulang-ulang,” kesal Hidayat.

Menurut Hidayat, penetapan Maluku Utara sebagai tuan rumah Muktamar ke XXXI PII diambil melalui forum SDPN PII tahun 2019 lalu di Bandung, Jawa Barat. Dan itu adalah putusan resmi yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Wilayah se Indonesia.

“PB PII jangan membuat gaduh suasana di wilayah dengan membuat SDPN kedua kali. Jangan hanya karena kepentingan pribadi merusak sistem berorganisasi. PW PII Malut jadi tuan rumah Muktamar melalui forum resmi, kenapa harus ada forum SDPN baru lagi untuk membahas lokasi Muktamar,” kecam Hidayat yang juga mahasiswa Hukum di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate ini.

Bahkan Hidayat menegaskan, jika dipaksaka SDPN II ini inkonstitusional dan mal administrasi. Pasalnya, dalam surat yang diedarkan PB PII tidak mencantumkan steering comite (SC) dan organezing comite (OC), sehingga landasan hukum dilaksanakan SDPN II pun tida jelas.

“Siapa SC dan OC SDPN II pun tidak jelas. PB tidak boleh main-main dengan hal-hal yang prinsip. Organisasi ini bukan milik satu dua orang,” tegas Hidayat.

Dirinya mengaku, pasca penundaan Muktamar, PW PII Maluku Utara terus berbenah dan melakukan persiapan untuk kembali digelarnya Muktamar XXXI PII di Maluku Utara. Untuk itu, sangat disayangkan, jika PB tidak melihat semangat kader-kader PII Maluku Utara dalam menyiapkan Muktamar.

“Prinsipnya kami menolak ada SDPN yang kedua kali. Kami hanya mengakui satu SDPN yang digelar di Bandung, Jawa Barat 2019 lalu,” akhirnya. (ir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *