Program Sekolah Penggerak di Kota Ternate Dapat Rapor Merah

Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif

TIVATIMUR.COM,TERNATE- Direktoral Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru-baru ini melayangkan surat tindaklanjut perubahan status kepala sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) diseluruh provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kota Ternate.

Dalam surat dengan nomor 1962/C/DM.05.03/2022, tertanggal 11 Maret 2022, terdapat sanksi tidak diizinkan untuk mengikuti seleksi kepala sekolah calon pelaksanaan Program Sekolah Penggerak berikutnya.

Bacaan Lainnya

Kota Ternate, Maluku Utara, masuk dalam daftar penerima sanksi tersebut. Sanksi ini diberikan akibat dua orang kepala sekolah, yakni Kepala SD Negeri 27 Kota Ternate dan Kepala SD Negeri 40 Kota Ternate dipindahtugaskan menjadi guru yang dinilai cacat prosedur.

Hal ini membuat geram anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarief. Sebab, sudah berulang kali politisi NasDem ini memberi warning kepada Pemkot Ternate dalam hal ini Diknas, agar meninjau kembali pergantian dua kepala sekolah tersebut tapi tidak diindahkan.

“Saya sudah mengikhtiarkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pemkot Ternate agar kaitan menggantikan 2 kepala kepala sekolah pengerak ini bisa di tinjau kembali. Sebab ranahnya perjanjian kerja sama dalam bentuk MoU dan nota kesepakatan yang didasari oleh aturan perundangan,” ungkap Nurlaela Syarif pada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (6/4/2022).

“Kami sudah ikhtiarkan kaitan dampak pemberian sanksi yang akan diberikan pemerintah pusat kepada percepatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Ternate. Intinya ini sangat merugikan daerah, merugikan para guru sekolah dan siswa kenapa rugi karena percepatan transformasi pendidikan berbasis mutu dan kualitas pendidikan cenderung diperlambat,” sambung Nurlela.

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate ini menilai, surat yang dilayangkan Kemendikbudristek adalah tanda pengelolaan urusan pendidikan di Kota Ternate mendapat raport merah.

“Harus dipahami, Kota Ternate sedang mendapat raport merah dalam pengelolan urusan pendidikan yang menjadi urusan wajib. Selama ini alokasi anggaran untuk penjaminan mutu dan kualitas pendidikan serta sarana pendukung juga sangat minim skali di Kota Ternate, lewat program skolah pengerak ini pemerintah pusat mendorong percepatan kualitas dan mutu tapi ironisnya tidak direspon secara baik,” cetus Nella.

Untuk itu, dirinya mendesak Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman agar mengevaluasi konerja Kadikans Kota Ternate, Muslim Gani yang dinilai gagal mengelola pendidikan di Kota Ternate.

“Sikap Komisi III DPRD Kota Ternate, Kadis Pendidikan perlu dievaluasi oleh Wali Kota karena sanksi ini sangat merugikan daerah,” tegasnya, mengakhiri. (nis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.