Perwakilan Perempuan di Parlemen Halut “Mati Rasa”

Sejumlah aktivis perempuan Halmahera Utara usai diskusi

TOBELO,TIVA- Perwakilan perempuan di Parlemen, baik ditingkat Pusat, Provisi hingga Kabupaten Kota diharapkan mampu menyuarakan hak-hak perempuan. Setidaknya bisa mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kaum perempuan.

Namun harapan itu terlalu besar jika diemban perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara. Pasalnya para “Nyonya rakyat” ini dinilai tidak progresif dalam menyuarakan hak-hak perempuan di negeri Hibualamo. Bahkan terkesan “Mati Rasa” dalam melihat perempuan yang didiskriminasi.

Hal ini diungkapkan sejumlah aktivis perempuan di Halmahera Utara. Dalam merefleksikan Kemerdekaan Indonesia ke 76 tahun, sejumlah aktivitas perempuan memberikan catatan ke para perwakilan perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Halmahera Utara.

Ketua Suluh Perempuan Halut, Yunita mengutarakan kekecewaannya kepada perwakilan perempuan di DPRD Halut yang selama ini terkesan abai dengan ketimpangan yang menimpa permpuan.

Dirinya menyebutkan, laporan data unit PPA Polres Halut pada awal tahun 2021, Januari hingga Juli, terdapat 36 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan kedaruratan kekerasan seksual di Halmahera Utara tak kunjung dijawab oleh lembaga-lembaga terkait terutama keterwakilan perempuan di DPRD Halut.

“Mereka tak sedikitpun menoleh, mempertanyakan apalagi mengawal kasus-kasus tersebut,” kesalnya.

Kekecewaan juga disampaikan Ketua Bidang PP GMKI Cabang Tobelo, Yuvelian Tan. Dirinya mengatakan, Halmahera Utara menempati urutan ke dua di Provinsi Maluku Utara sebagai penghasil kasus kekerasan seksual terbanyak. Namun sayangnya, kondisi ini tidak diperhatikan para wakil rakyat perempuan.

“Seharusnya sensifitas para Nyonya Rakyat berdetak, bukan malah diam-diam saja,” ucapnya.

Senada disampaikan aktivis perempuan AMAN Halut, Dewi Anakota. Menurutnya, perempuan dan anak belum aman berada di luar dan di dalam rumah. Faktanya, kasus kekerasan seksual terus meningkat semenjak Pandemic Covid-19 dan Halut menjadi salah satu yang paling Darurat Kekerasan Seksual.

“Nyonya-nyonya pemangku kebijakan nampaknya terlalu asik duduk di ruangan ber-AC, sehingga tidak punya kepekaan terhadap isu-isu perempuan yang terjadi hari-hari ini,” sebutnya.

“Dari beberapa kasus yang marak terjadi di Halut saya belum pernah melihat satu keterwakilan perempuan di DPRD yang turut menyuarakan atau mengecam para predator seks ini,“ sambungnya menyangkan.

Kekecewaan yang sama pun terucap dari aktivis perempuan Lepa Boeng, Elselince Porotjo. Dirinya menyebutkan, fungsi DPRD itu adalah legislasi, pengawasan dan buggeting tapi nampaknya “nyonya rakyat” gagap menerjemahkan salah satu fungsinya yaitu legislasi.

Dengan urgensinya kekerasan seksual ini, lanjutnya, DPRD Halut harus mendorong pembuatan Peraturan Daerah khusus untuk mitigasi dan penanganan kekerasan seksual di Halut.

“Sangat penting peraturan daerah khusus kekerasan seksual untuk mengatur dan melindungi korban yang sudah sangat lama terjadi dan ingin dilindungi, namun sampai saat ini hanya nyonya-nyonya rakyat yang mau dilindungi,” jelasnya.

Sementara aktivis perempuan Loloda, Asterlita T Raha menjelaskan, eksistensi perewakilan perempuan di DPRD Halut perlu dipertanyakan, Dimana mereka selama ini, ketika ruang aman perempuan di Halmahera Utara terancam, apakah para nyonya rakyat buta terhadap realitas.

“Mungkin ini akibat fakirnya political will nyonya rakyat di Halmahera, atau buta bahwa sesungguhnya mereka itu telah dikutuk untuk berbicara (Parler). Ini ruang publik jadi yang mesti di pertunjukan gagasan dan wacana jangan ikut pusaran politik yang berwajah laki-laki,” tutupnya. (asa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar