Kejati Mentahkan Laporan GCW Terkait Korupsi APBD-P Tikep

Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga yang didampingi Kasi Uheksi Kejati Malut, Adri E. Pontoh. (Foto: Aksal NMG)

TIVATIMUR.COM,TERNATE- Laporan Gamalama Coruption Watch (GCW) terkait adanya penyalahgunaan anggaran pada proses pencairan APBD-P Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2020 lalu senilai Rp. 59 miliar, dimentahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Pasalnya dalam proses penyelidikan, tim penyelidik tidak menemukan adanya peristiwa hukum dalam proses pencairan anggaran miliaran rupiah ini. Akibatnya, laporan GCW ini tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Jadi kami tidak meningkatkan proses penyelidikan ini ke tingkat penyidikan,” ungkap Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga yang didampingi Kasi Uheksi Kejati Malut, Adri E. Pontoh, Jumat (15/10/2020).

Dirinya menyebutkan, dalam proses penyelidikan kasus ini, tim penyelidik setidaknya memanggil 15 orang untuk dimintai keterangan. Setelah mendengarkan keterangan, tidak ditemukan adanya peristiwa hukum yang mengarah kepada kerugian keuangan negara.

Meskipun demikian, dirinya memastikan kasus ini belum dihentikan karena masih dalam proses penyelidikan. Hanya saja tidak ada peristiwa hukum sehingga tim penyelidik berpendapat dan berkesimpulan bahwa kasus ini tidak diproses hingga ke tahap penyidikan.

“Bukan dihentikan tapi belum ditemukan adanya peristiwa hukum,” ucanya.

Richard bilang, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan dibuka kembali jika ditemukan bukti baru.

“Akan dibukan kembali jika ada bukti baru,” tandasnya.

Sekedar informasi, pemeriksaan itu terkait dugaan kasus Tipikor berkaitan dengan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tidore Kepualauan (Tikep) sejumlah Rp. 59 miliar lebih yang tidak disahkan menjadi APBD-P Tidore Kepulaun tahun 2020 lalu. (kal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.