Kejari Haltim Didesak Segara Tetapkan Kadis PUPR Halteng Sebagai Tersangka

Sekertaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Maluku Utara, Rosalan

Tivatimur.com, Ternate- Kejari Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara (Malut), didesak segara menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Halmahera Tengah, AJ alias Arif sebagai tersangka.

AJ alias Arif, semasa menjabat sebagai Kadis PUPR Haltm, diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan Air Mancur Haltim Rp740 juta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011.

Hal ini disampaikan Sekertaris DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Maluku Utara, Rosalan. Menurutnya, selain dua orang, yakni kontraktor dan PPK yang telah diidili dan terbukti melakukan perbuatan melanggar undang-undang korupsi. Ada keterlibatan AJ alias Arif sebagai Kadis PUPR Haltim kala itu

“Harusnya Kejari Haltim memeriksa ada pihak lain yang patut diduga ikut bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi ini bukan hanya dua orang yang telah di adili,” tegasnya.

Rosalan bilang, putusan 2 orang terdakwa ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri keterlibatan Arif. Sebab, pelaku tindak pidana korupsi tidak mungkin hanya berdiri sendiri karena hampir sebagian besar dapat dipastikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang.

“Iya sebagaimana merujuk pada pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana, baik mereka sebagai pelaku utama, sebagai pembantu atau turut serta,” jelasnya.

Oleh karena kasus ini terjadi pada tahun 2011, maka peraturan yang digunakan dalam hal pengadaan barang dan jasa masih merujuk pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika PPK terlibat dalam persoalan hukum maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala Dinas (Kadis) saat itu juga patut diduga mengetahui adanya pengadaan barang dan jasa ini.

“Kami merujuk pada PP 54 tahun 2010 tersebut sangat jelas dalam pasal 11 ayat (1) huruf (f), (g) dan (h) yang mana PPK melaporkan pelaksanaan/penyelesaian dan menyerahkan hasil pekerjaan serta melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA,” urai Rosalan.

“Tidak akan terjadi jika tidak ada pelaku yang notabenenya tidak mempunyai jabatan atau kewenangan. Hal menjadi penting dalam hal penegakan hukum. Agar semangat pemberantasan korupsi tetap terjaga dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” sambung Rosalan.

Sebelumnya, FD dan ZA telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

FD dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sejumlah Rp. 50 juta. Sementara, terdakwa ZA alias Anas dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sejumlah Rp. 50 juta dengan

Sekedar diketahui, sebelumnya kasus tersebut Kejari Haltim hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan akibat dari kerugian keuangan Negara. Kedua tersangka itu adalah, Insial FD (41) tahun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ZA (36) tahun sebagai rekanan. (kal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.