GMNI Halbar Desak Inspektorat Buka Seluruh Temuan ke Publik

Ketua Cabang GMNI Halbar, Marinus Pangulili

TIVATIMUR.COM,HALBAR- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Barat (Halbar), Peovinsi Maluku Utara (Malut), mendesak Inspektorat Halbar membuka seluruh hasil audit yang menjadi temuan Inspektorat untuk disampaikan ke public, termasuk hasil audit sekretariat DPRD Halbar.

Ketua Cabang GMNI Halbar, Marinus Pangulili melalui pres rilisnya yang diterima wartawan, Rabu (22/12/2021) mengatakan, DPRD sudah mestinya mendesak kepada Inspektorat untuk membuka hasil audit yang selama ini dilakukan di internal pemerintah Daerah dan DPRD.

Bacaan Lainnya

“GMNI secara institusi mendesak kepada Inspektorat agar membuka seluruh hasil audit baik itu hasil audit di internal pemda halbar dan juga di bagian sekretariat DPRD Halbar.  Ini lakukan agar publik bisa tau “dosa-dosa” apa saja yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah daerah dan DPRD Halbar,” tegas Marinus.

Marinus berharap DPRD agar fungsikan tupoksi sebagai wakil rakyat untuk mengawal seluruh agenda Pemerintah Daerah demi kemaslahatan kaum marhaen di bumi Halmahera Barat.

Marinus juga menyayangkan sikap Fraksi PKB DPRD Halbar yang getol mendesak pimpinan DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi investigasi Inspektorat. Menurut Marinus, DPRD harusnya ikut mendesak kepada Inspektorat untuk membuka seluruh hasil audit yang telah dilakukan selama ini.

“Harusnya sebagai wakil rakyat, Fraksi PKB dituntut untuk mendesak kepada Inspektorat agar membuka seluruh hasil audit baik itu internal Pemda maupun internal DPRD, apalagi tinggal beberapa hari ini sudah mulai tutup tahun anggaran,” ungkapnya.

Marinus menilai desakan Fraksi PKB merupakan sebuah lelucon di internal DPRD. Pasalnya desakan tersebut tidak tepat sasaran dan di dalamnya termuat sifat suka tidak suka.

Marinus mengaku GMNI selalu mengikuti seluruh statement Fraksi PKB, mulai dari desakan untuk mencopot kepala Inspektorat dan lain lain. Namun Fraksi PKB sendiri tidak pernah mendesak kepada Inspektorat untuk membuka hasil audit seluruh agenda pemeriksaan.

“Jadi harusnya sikap Fraksi PKB dan DPRD secara keseluruhan mendesak kepada Inspektorat agar dapat membuka hasil audit seluruh jajaran pemerintah Daerah dan internal DPRD dalam hal ini Sekretariat DPRD, karena ini menurut saya sangat penting dan di nantikan oleh publik, jadi jangan sok suci di depan publik tapi internal sendiri tidak di koreksi ini salah besar,” tandasnya. (uum)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.