DPW ISKINDO Malut Siap Sukseskan Kongres III ISKINDO

Tivatimur.com, Ternate- Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) Provinsi Maluku Utara, siap mengsukseskan Kongres III ISKINDO di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Ketua DPW ISKINDO Malut, M. Tasrik Imam mengatakan, organisasi Profesi Kelautan ini akan menggelar Kongres ke-3 nya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tanggal 23-24 September 2021.

“Kami dikonfirmasi oleh Panitia Pelaksana Kongres melalui surat undangan yang kami terima sepekan lalu, dan kami pastikan kalau Malut siap mengsukseskan Kongres Organisasi Profesi Kelautan ini,” ungkap M. Tasrik Imam dalam release yang diterima media ini.

“Kami dari DPW ISKINDO Malut siap sukseskan dan kami akan delegasikan 5 orang untuk akan hadir dalam arena nanti,” sambungnya.

Menurutnya, selain memilih ketua umum yang baru, banyak hal yang akan dibahas di arena KONRES III nanti. Sebut saja persoalan Tata Ruang Laut di Maluku Utara, serta Jasa Kelautan dan Industri Kelautan di Maluku Utara yang menjadi tantangan kita kedepan bagaiman capaian kita di tahun 2024 akan kita bawa sebagai isu nasional.

Terpisah, Samar Ishak yang juga Sek DPW ISKINDO Malut menyebutkan, seluruh DPW baru selesai menggelar rapat secara virtual bersama Ketum DPP ASKINDO,  M. Zulficar Mochtar dan Sekjen Sofyan Hasan.

“Hasil rapat seluruh DPW dgn Pak Ketum dan Sekjen membahas kesesiapan panitia, serta ada beberapa ponit penting yang disampaikan. Point Rekomendasi yang akan diputuskan dalam sidang pleno Kongres nanti,” ungkap Samar.

Samar bilang, di Maluku Utara terkait Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan yang sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang RZWP3K, tetapi dalam implementasi di lapangan masih banyak kendala soal pendanaan dan kegiatan pendukung di level komunitas masyarakat.

Selaian itu, implementasi PP No. 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara yang meliputi 3 wilayah, yakni Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. 

Harusnya dengan kewenangan yang diatur dalam UU 23 thn 2014 DKP Malut harus bergegas bangun dengan melihat potensi yang kita miliki, karena sudah diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 Tentang Rencana aksi percepatan pembangunan industri  perikanan asional.

“Implementasinya di Maluku Utara kita bisa dapat apa ? contoh nyata Program LIN di Malut sampai sekarang dihentikan. Ini menjadi pekerjaan rumah DKP Malut saat ini untuk tiga tahun kedepan,” urai Samar.

Hal lain yang menjadi fokus dalam rapat zoom adalah sebagai negara kepulauan dan kelautan, orientasi pembangunan kita masih bermain pada level teristorial belum menyentuh ke laut secara umum, sehingga implementasi UU 32 tahu 2014 tentang Kelautan, ada 9 PP yang belum diapakan sampai sekarang ini.

“Kita semua berharap siapa yang akan menjadi Ketua ISKINDO kedepan mampu memberikan angin segar untuk pembangunan kelautan kita di Indonesia dan kue keluatan itu bisa dibagi juga sampai ke Maluku Utara,” harap Samar. (cun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *