DPRD Desak Pemkot Ternate Serius Tangani Sistem Drainase

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif

Tivatimur.com,Ternate- DPRD Kota Ternate mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Provisni Maluku Utara, agar serius menangani masalah banjir yang melanda Kota Ternate saat intesitas hujan lagi tinggi.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif. Menurutnya, salah satu persoalan Kota Ternate saat ini adalah sistem drainase perkotaan yang sudah tua. Sebab, drainase dibangun puluhan tahun lalu, sementara kondisi perkotaan terus meningkat dan berkembang, tentunya berpengaruh jumlah penduduk dan pemukiman pun pasti bertambah.

Untuk itu, ketika intensitas hujan tinggi, maka mempengaruhi debit air. Sementara daya tampung tidak lagi mencukupi. belum lagi, problem sangat mendasar adalah kesadaran masyarakat rendah sering jadikan jalan-jalan air, seperti kali mati (barangka) dan selokan sebagai tempat pembuangan sampah, dan berbagai hal lainnya.

“Memang kami sepakat dengan upaya Walikota butuh waktu dan juga kami mendorong agar pemkot dengan tagline Ternate Andalan segera melakukan riset sistem drainase perkotaan, khususnya Kota Ternate. Bila perlu hadirkan dan libatkan ahli perkotaan agar bisa mengetahui persoalan hulu dan hilir seperti apa guna mencari solusi,” urai Nela.

Sejumlah kendaraan roda dua yang terparkir di depan toko moderan roboh karena terseret banjir saat hujan, Selasa (14/9/2021) lalu

Meskipun demikian, mantan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Ternate tidak memaksa Pemkot Ternate untuk segera mengeksekusi ide melakukan riset sistem drainase perkotaan yang menghadirkan para ahli.

Sebab, yang terpenting saat ini adalah Pemkot harus tegas dalam penegakan aturan persampahan dan menyiapkan armada yang maksimal, agar mendorong masyarakat untuk disiplin tidak buang sampah di kali mati atau selokan.

“Ini butuh kerja sama dan kesaradaran masyarakat,” sebut Nella.

Ketegasan lainnya, lanjut Nela, Pembangunan di wilayah-wilayah resapan air harus dihentikan, karena Ternate butuh ruang terbuka hijau yang memadai untuk kawasan resapan air. Apalagi di kawasan hutan lindung dan ketinggian.

“Kami optimis dengan melihat persoalan kota yang begitu kompleks ini, semoga optimalisasi ini akan dimulai di tahun 2022 karena semua instrumen butuh alokasi anggaran yang mendukung,” akhir Nela. (udi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *