Dokumen RPJMD Kota Ternate Bermasalah

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda

TERNATE,TIVA- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara tahun 2021-2026 yang diserahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate ke DPRD beberapa waktu lalu, ternyata bermaslah. Bahkan dinilai tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen RPJMD Kota Ternate yang bermasalah ini terungkap saat pembahasan oleh DPRD Kota Ternate di gedung eksekutif DPRD pada, Selasa (10/8/2021). Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda bahkan menyebutkan, dokumen yang diajukan Pemkot Ternate ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Dokumen yang diajukan seharusnya dalam bentuk rencana awal (Ranwal), tapi malah yang diserahkan adalah rencana akhir dalam bentuk Ranperda. Sudah melewati sejumlah tahapan sesuai amanah Permendagri,” tegas srikandi Demokrat ini.

Menurut Heny, Pemkot Ternate harus teliti sebelum dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan tahapan berdasarkan aturan. Sebab tahapan proses dokumen tersebut masih jauh. Bagi Heny, ini merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal, karena pengusulan dalam bentuk Ranperda RPJMD, artinya sudah melewati sejumlah tahapan yang telah diatur.

Kepala Bapelitbangda dan tim perumus saat menyerahkan dokumen Ranwal RPJMD Pemkot Ternate ke ketua DPRD

Heny sudah mencurigai sejak awal bahwa dokumen RPJMD ini bermaslah. Apalagi dokumen yang memuat seluruh rancangan program pemerintah itu tidak diserahkan wali kota kepada DPRD melainkan dilakukan Kepala Bapelitbangda.

“Dokumen itu harusnya diserahkan oleh Kepala Bapelitbangda kepada kepala daerah, setelah itu baru  kepala daerah serahkan kepada DPRD. Namun yang terjadi Kepala Bapelitbangda dan tim perumus yang serahkan ke ketua DPRD,” urai Heny.

Akibat kesalahan fatal ini, maka Badan Musyawarah (Banmus) DPRD akhirnya sepakat tahapan pembahasan dilakukan setelah dokumen tersebut diserahkan langsung Wali Kota M Tauhid Soleman melalui rapat paripurna. Bila perlu dokumen RPJMD ini dikembalikan ke Pemkot.

“Kemungkinan DPRD akan menyurat mengembalikan dokumen RPJMD. Kami menilai pemkot keliru dalam proses maupun tahapan RPJMD,” akhirnya. (asa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.